These disputes tend to occur because there is no common understanding between workers / laborers and employers regarding the termination of employment relations. In termination of employment sometimes disputes arise. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat.Termination of Employment (PHK) is the termination of employment because something that results in the termination of rights and obligations between workers / employers and employers is regulated in Article 1 number 25 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Pengertian Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Secara umum, di Indonesia mengenal adanya 2 hukum yaitu : Hukum Publik dan Hukum Privat.
The legal remedies that can be done by employees who are laid off are fighting through bipartite if bipartite fails then it can go through the court. The results showed that layoffs due to gross misconduct must not be carried out unilaterally by employers but must wait for the criminal justice process until a court decision has permanent legal force and states that the employee has been legally and convincingly proven to have made a serious mistake. Data sources used in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research method used in this study is normative juridical. This study aims to find out how arrangements regarding layoffs associated with severe errors made by employees.
Whereas, according to theCivil Code Procedureand the Criminal Code Procedure donottheleast explain the word agent.Ithubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Perbedaan antara hukum internasional dan hukum dunia.Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan Hukum Islam) TotoTohir Abstract The word agentisa friendly word for our daily life. Pentingnya mempelajari hubungan internasional bila ingin mengerti Hukum Internasional 4. Perbedaan atau persamaan dari hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara, yaitu hukum perdata internasional, hukum transnasional 3.
Elektronik dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. Bukan tidak mungkin berbagai ketentuan publik (utamanya. Contoh : pejabat pemerintah mengadakan perjanjian sewa menyewa. Keikutsertaan badan atau pejabat tata negara dalam berbagai perbuatan hukum perdata, ikut mempengaruhi hubungan hukum keperdataan yang berlangsung dimasyarakat umum. Hubungan HAN dengan hukum perdata. Pengertian awalnya adalah manusia mempunyai naluri untuk hidupAgusmidah, Politik Hukum dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Disertasi, SPS USU, Medan 2006.1.
SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tertanggal 7 Januari 2005 (“SE Menakertrans”) tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji material Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaSurat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003Surat Edaran Menakertrans No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang No.
0 kommentar(er)
